UU Cipta Kerja Jadi Kabar Gembira Bagi Pelaku UMKM

Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari terakhir menjadi perbincangan panas. Omnibus Law ini mendapat pertentangan dari kaum buruh karena dianggap merugikan. Namun ternyata keberadaan aturan baru ini justru menjadi angin segar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam pers rilis yang dilaksanakan di Istana Bogor (09/10). Menurutnya, selama ini regulasi terkait UMKM terlalu banyak dan saling tumpang tindih. Prosedurnya pun terlalu rumit sehingga para pelaku UMKM kesulitan mengurus perizinan. Makanya melalui UU Cipta Kerja ini, pemerintah berupaya untuk memangkasnya.

“UU Cipta Kerja ini untuk memudahkan Usaha Kecil Mikro membuka usaha baru,” terangnya dikutip dari Kementerian Koperasi dan UMKM.

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, perizinan UMKM tidak diperlukan lagi. Para pelaku usaha hanya perlu melakukan pendaftaran saja agar bisnisnya tercatat di database pemerintah. Sangat mudah. Tidak hanya masalah perizinan saja, masalah sertifikasi juga seringkali dikeluhkan para pengusaha. Makanya pemerintah berencana membantu proses sertifikasi halal untuk UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman.

“Biaya sertifikasi halalnya ditanggung pemerintah alias gratis,” tandasnya.

Dan salah satu keringanan yang paling didambakan para pengusaha kecil adalah masalah permodalan. Selama ini para pelaku usaha kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah mempermudah dalam pengajuan kredit usaha.

Jika sebelumnya jaminan hanya boleh dalam bentuk aset, kali ini pengusaha bisa mendapatkannya hanya dengan menunjukkan kegiatan usahanya saja. Hal ini tertera dalam UU Cipta Kerja pasal 92-94.

Di sisi lain, belum banyak lembaga ekonomi yang mau dan berani memberikan pinjaman kepada pelaku usaha tanpa jaminan aset. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mendongkrak jumlah koperasi primer sebagai pengelola keuangan mikro di masyarakat.

Jika dulu satu koperasi baru bisa didirikan dengan jumlah anggota minimal 20 orang, kini cukup dengan sembilan orang saja. Kebijakan ini dimasukkan dalam pasal 86 UU Cipta Kerja yang baru-baru ini disahkan.

Secara umum, UU Cipta Kerja memang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal dan start up. Semua permasalahan yang selama menjerat para pelaku usaha gurem ini dijawab dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja. Berbagai akses dipermudah mulai dari pembiayaan, akses pasar, pengembangan usaha, perizinan, hingga rantai pasok.

Dengan kemudahan-kemudahan tersebut, UMKM dan juga perusahaan-perusahaan start up lokal diharapkan bisa berkembang dan menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja. Produk-produknya pun didorong untuk bisa menjadi pemain utama di pasaran baik dalam negeri maupun luar negeri.

Saat ini pemerintah berupaya untuk segera menyusun aturan-aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Dengan demikian, berbagai rencana besar yang tersurat di dalamnya diharapkan bisa segera diterapkan dan direalisasikan di masyarakat.

Give a Comment